Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan kehadirannya menuai banyak pro dan kontra. Entitas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara melahirkan banyak polemik antara yang setuju maupun tidak. Hal ini karena kehadiran BPJS Kesehatan merupakan hal yang benar-benar baru dalam masyarakat. Baik penyelenggara kesehatan perorangan maupun lembaga, swasta maupun pemerintah tentunya menjadi harus cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem penyelenggaraan yang baru ini.
Tidak hanya itu, masyarakat sebagai pengguna layanan entitas BPJS Kesehatan juga harus menyesuaikan diri dengan bentuk layanan baru yang sama sekali berbeda. Bayangkan, selama ini belum ada jaminan kesehatan yang menyentuh semua orang dan semua lapisan masyarakat sekaligus. Masyarakat dari mana saja berpartisipasi menjadi peserta dengan nilai iuran yang cukup terjangkau. Namun kebijakan dan sistem yang baru ini bukannya tanpa keluhan dan kritik, karena itu harus terus melakukan perbaikan.
Entitas BPJS kesehatan berada di bawah presiden. Sebagai salah satu lembaga negara, BPJS kesehatan juga menghimpun dana publik melalui penarikan iuran kepesertaan. Sementara itu bagi mereka yang miskin negaralah yang kemudian membayar iuran BPJS untuk mereka. Subsidi silang ini tentunya menarik. Karena sakit atau tidak sakit, sebagai peserta wajib membayar iuran. Si sakit akan terbantu saat membutuhkan, sebaliknya mereka yang tidak sakit juga memiliki jaminan jika sewaktu-waktu sakit.
Tidak seperti entitas asuransi kesehatan lainnya, pada BPJS mereka yang sedang sakit tetap dapat mendaftar sebagai peserta tanpa ada syarat atau ketentuan khusus. Kemudian jika sudah menjadi peserta BPJS tentunya mereka memiliki hak pelayanan yang sama sesuai dengan kelas yang diambil. Kemudahan ini tentunya membantu mereka yang sangat membutuhkan karena bisa sangat meringankan biaya kesehatan bahkan gratis. Sementara bagi yang tidak mampu, negara yang akan membayar biaya perawatannya.
Namun demikian BPJS bukannya tanpa kritik. Sudah banyak yang mengeluh dengan kualitas pelayanan yang didapat para peserta BPJS. Apalagi bagi yang tadinya kantor mereka menggunakan asuransi kesehatan lainnya dengan pelayanan eksklusif, kini dengan kewajiban setiap karyawan menggunakan BPJS maka kualitas pelayanan kesehatan terasa seperti di downgrade. Belum lagi antrian yang luar biasa saat pendaftaran, atau saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Prosedur-prosedur yang dianggap rumit juga menjadi kritik.
Semua kritik tersebut tentunya menjadi tantangan bagi entitas BPJS itu sendiri. Bagaimana mereka menanggapi kritik dan membenahi persoalan didalam sistem yang ada, termasuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan sistem baru yang lebih baik. Hasil akhir bagaimana BPJS Kesehatan bekerja dan bermanfaat tidak bisa dilihat dalam waktu cepat. Apalagi tahun 2019 nanti saat semua warga negara diwajibkan menjadi peserta BPJS, maka dunia akan melihat bagaimana sistem ini mampu bekerja dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
